Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Banten, Rabu (26/3/2025). Foto: SSB/vel

PARLEMENTARIA, Banten – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, menyoroti potensi besar yang dimiliki Provinsi Banten dalam sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, namun mengingatkan bahwa diperlukan pembaruan strategi dan sinergi kebijakan agar potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Banten, Rabu (26/3/2025), yang bertujuan menyerap aspirasi serta mengawasi implementasi kebijakan di sektor-sektor tersebut.

Menurut Chusnunia, Banten memiliki modal dasar pariwisata yang luar biasa, mulai dari taman nasional, pulau-pulau eksotis, hingga pantai berpasir putih dengan akses yang cukup baik. Namun, ia menilai bahwa promosi dan konsep destinasi wisata masih perlu diperbarui agar tidak kalah bersaing dengan daerah lain.

"Kalau potensi ini bisa dimaksimalkan, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat bisa berlipat ganda, bahkan lima kali lipat dibanding sektor lain seperti pertanian," ujarnya.

Salah satu perhatian utama adalah wisata desa. Saat ini, Banten hanya memiliki sekitar 80 desa wisata, jauh dari jumlah ideal yang seharusnya berkisar 170-180 desa wisata per provinsi.

"Ada gap yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mengembangkan wisata desa masih rendah. Padahal, potensi itu ada. PR kita adalah bagaimana meyakinkan masyarakat agar lebih percaya diri menjadi penggerak wisata," jelasnya.

Chusnunia juga menyoroti pentingnya upskilling bagi pengelola wisata desa agar mereka mampu mengembangkan destinasi secara berkelanjutan dan menarik lebih banyak wisatawan.

Selain sektor pariwisata, UMKM di Banten juga masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kemasan produk dan pemasaran. "Produksi UMKM di Banten sebenarnya cukup banyak, tapi packaging dan pemasarannya masih kurang. Ini PR yang perlu kita dorong, di samping masalah klasik seperti pendanaan, peralatan, dan diversifikasi produk," tutur Chusnunia.

Di sektor ekonomi kreatif (e-kraft), ia menilai bahwa meskipun Banten memiliki akses yang sangat dekat dengan ibu kota, pertumbuhan ekonomi kreatifnya masih belum optimal. "Akses terhadap pengetahuan, informasi, transportasi, dan infrastruktur di Banten sangat baik. Tapi ekonomi kreatifnya belum tumbuh signifikan. Ini tantangan besar yang harus kita pecahkan," tegasnya.

Chusnunia menekankan bahwa pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif saling terhubung dalam satu ekosistem ekonomi. Jika salah satu sektor berkembang, sektor lainnya juga akan terdorong. Sebaliknya, jika salah satu sektor stagnan, sektor lain bisa ikut terdampak.

"Pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif harus saling terhubung dalam kebijakan dan program. Misalnya, di Banten, kalau kita ingin memperkuat pariwisata, maka sektor ekonomi kreatif dan UMKM juga harus mendapat dukungan, baik dari sisi anggaran, pemasaran, maupun sumber daya manusianya," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI akan meminta kementerian terkait untuk memperkuat pendampingan terhadap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Banten. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong alokasi anggaran yang lebih konkret untuk peningkatan kualitas UMKM dan pemasaran produk-produk lokal.

Dengan kunjungan ini, Chusnunia berharap ada langkah nyata dalam mengatasi tantangan yang dihadapi sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif di Banten. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor-sektor ini, sehingga dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (ssb/aha)